JEMBER | MMCNews.Id , – Pandemi covid 19 yang semakin mengganas dengan menyebarnya varian baru, mengakibatkan peningkatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro menjadi PPKM Darurat, dalam rangka mengurangi mobilisasi warga diluar rumah, sebagai bagian dari memutus rantai penyebaran, dampak ini memang seketika langsung dirasakan oleh para pedagang kaki lima (PKL), dalam hal ini pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Jember dan Dandim 0824/Jember menyalurkan bantuan sembako Kepada 160 PKL diwilayah Kecamatan Sumbersari.pada Selasa (13/07/2021).
Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman dan Dandim 0824/Jember Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin, memberikan bantuan berupa beras 10 Kg ke masing-masing kepala keluarga.
Salah satu penerima bantuan tersebut Siti Nurfadilah 53 tahun alamat Jl Letjen Sutoyo, Lingkungan Sumber Pakem, RT/RW 003/032, Kel Kebonsari, Kec Sumbersari, Kab Jember yang se hari-hari sebagai Pedagang kali lima.
Siti (53) saat ditemui awak media ini menyampaikan terima kasih nya atas bantuan yang diberikan, dia menceritakan dengan pemberlakukan PPKM darurat ini, kami sangat terbatas waktu berjualannya, sehingga sangat mempengaruhi penurunan penghasilan kami.
Lanjutnya , Saat ditanya penghasilannya sebagai pedagang kaki lima yang menjual nasi dan kopi, setiap harinya biasa menghasilkan sekitar Rp. 500 ribu, dengan PPKM darurat saat ini hanya mampu mencapai sekitar Rp. 150 ribu, sehingga keuntungannyapun menurun drastis.
Sementara itu Dandim 0824/Jember Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin, saat kami konfirmasi usai kegiatan tersebut menyatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian kita terhadap warga masyarakat yang rentan dampak sosial covid 19, apalagi dengan peningkatan PPKM menjadi PPKM Darurat.
Hal ini tentunya bersifat sementara dan dalam memutus rantai penyebaran, fokus kita saat ini mengurangi mobilitas masyarakat, mengurangi kegiatan mereka diluar rumah, sehingga memersempit penyebaran virus covid 19, sebagai bagian dari langkah percepatan penanganan yang diambil oleh pemerintah.(Red/Sis)
Editor : Didik Sap