APBD Perubahan Kabupaten Banyuwangi Di Sahkan.

admin

MMCNews.id– Setelah melalui pembahasan secara maraton di antara Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021 disepakati.
Perubahan Keuangan Daerah (PAK) tersebut akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi pada hari Rabu (29/9/2021).

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P-APBD 2021. dilaksanakan pada forum rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto, dan Ruliyono. Selain itu, Bupati Ipuk Fiestiandani beserta jajaran eksekutif juga hadir di ruang rapat paripurna.

Rapat paripurna diawali laporan hasil pembahasan oleh Pimpinan Banggar DPRD Banyuwangi. Wakil Ketua Banggar Michael Edy Hariyanto menyatakan, berdasar hasil pembahasan bersama, komposisi Rancangan P-APBD 2021 telah disepakati.

Dalam sambutannya usai pengambilan keputusan DPRD atas Raperda P-APBD 2021, Bupati Ipuk Fiestiandani atas nama Pemkab Banyuwangi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan atas segala jerih payahnya dalam merancang dan mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan persidangan. “Sehingga pembahasan Raperda tentang P-APBD 2021 dapat dilakukan percepatan,” ujarnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk juga berterima kasih, serta kepada pimpinan dan anggota dewan atas pembahasan substantif yang dilaksanakan. “Sehingga Raperda P-APBD ini dapat merepresentasikan aspirasi rakyat Banyuwangi dan pada akhirnya mendapat persetujuan sebagaimana yang telah kita saksikan,” kata Bupati.

Ipuk menambahkan, dengan persetujuan dewan atas Raperda tentang P-APBD 2021, berarti produk hukum daerah yang menjadi landasan pelaksanaan semua program kegiatan pembangunan telah berhasil ditetapkan. Termasuk dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran 2021.

“Selanjutnya, produk hukum daerah itu bakal dikirim ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan serta diundangkan menjadi Perda P-APBD-2021,” pungkas Ipuk.

Pewarta : Yahya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *