Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro, Budi Sukisna mengatakan bahwa Pemkab Bojonegoro melalui TPID memiliki 9 langkah konkret dalam pengendalian inflasi. Diantaranya pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.
“Lainnya seperti menyusun prognosa kebutuhan dan produksi, serta adanya Warung Pengendali Inflasi TOKENBRO (Toko Tekan Inflasi Bojonegoro) yang berada di pasar daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut Budi Sukisna mengatakan langkah TPID lainnya adalah pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, memberikan bantuan transportasi dari APBD seperti Bantuan Transportasi yang saat ini menggunakan dana CSR bekerjasama dengan BPR untuk komoditas tomat, cabe. Juga ada Angkutan Pelajar Gratis dengan 4 rute kerja sama dengan CSR Bank Jatim. Jumlah perjalanan siswa (berangkat-pulang sekolah) dari tanggal 1 Oktober s/d 5 November 2024 sebanyak 67.535 perjalanan. Selain itu merealisasikan dana belanja tidak terduga (BTT).
“Namun saat ini, Pemkab belum menggunakan BTT karena sudah dialokasikan di masing-masing OPD,” ungkapnya.
Di samping itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Sukaemi menambahkan ada beberapa kegiatan pendukung pengendalian inflasi di Bojonegoro. Diantaranya menjamin stok kebutuhan bahan pokok melalui Warung Pengendali Inflasi TOKENBRO (Toko Tekan Inflasi Bojonegoro), melakukan promosi dan peningkatan daya beli masyarakat dalam bentuk pameran produk UMKM di tingkat Lokal.
