Jumlah TPS yang tersedia pada Pilkada 2024 lebih sedikit yakni 2.120, sementara di Pilkada 2018 sebanyak 2.408 TPS.
Selain itu, pengoptimalan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jarak dan kemudahan akses bagi semua kalangan masyarakat juga meningkatkan kualitas layanan saat pemungutan suara.
Selain faktor kuantitas, kualitas infrastruktur yang mendukung proses pemungutan suara juga menjadi perhatian utama. Terdapat upaya untuk memastikan bahwa setiap TPS dilengkapi dengan sarana yang memadai, seperti tempat yang nyaman dan sistem keamanan yang baik.
Kesiapan infrastruktur dapat berpengaruh langsung terhadap kelancaran pelaksanaan pemilu, yang dapat berujung pada tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Oleh karena itu, analisis menyeluruh terhadap transformasi jumlah pemilih dan infrastruktur TPS sangat penting untuk memahami dinamika Pemilu di Bojonegoro pada tahun 2024, serta menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu.
Mahmudi juga memaparkan, perbandingan Durasi Kampanye
Pilkada serentak 2024 di Bojonegoro menawarkan dinamika yang berbeda jika dibandingkan dengan Pilkada 2018, salah satunya melalui perbedaan signifikan dalam durasi kampanye.
Pada tahun 2018, kandidat diberikan waktu yang lebih lama untuk memanfaatkan berbagai strategi kampanye yakni selama 4 bulan, mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018.
“Periode kampanye yang lebih panjang ini memungkinkan para calon untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemilih dan menginformasikan mereka mengenai visi serta misi yang diusung,” ucapnya.
