“Rata-rata, sekitar 220 orang tidak menggunakan hak pilih dalam setiap pemilihan, dan hal ini mendorong kita untuk melihat lebih dalam alasan di balik fenomena ini,” ungkapnya di sela-sela aktivitas.
Dirinya mengungkapkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pemilih yang tidak berpartisipasi di Pilkada. Pertama, banyak mahasiswa yang kuliah di luar kota Bojonegoro tidak pulang ke kampung halaman saat pemilihan berlangsung. Hal ini tidak hanya terjadi pada mahasiswa, tetapi juga pada pekerja yang terpaksa berada di luar kota untuk menjalankan tugas mereka.
Sebagian pemilih pemula juga disinyalir enggan menggunakan hak pilih mereka. Ini mungkin disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya suara mereka dalam demokrasi.
Selain itu, penduduk miskin dan mereka yang berada dalam kondisi marginal sering kali merasa tidak terwakili dan enggan untuk menyalurkan suara mereka. Inilah tantangan yang perlu kita hadapi untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih di setiap Pilkada.
“Pendidikan Politik yang terstruktur
untuk meningkatkan partisipasi suara, langkah pertama yang diambil adalah melaksanakan pendidikan politik secara lebih masif dan terstruktur. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk Bakesbangpol, KPU, Bawaslu, dan Ormas, sangat penting. Dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya suara mereka, diharapkan partisipasi dalam pemungutan suara dapat meningkat secara signifikan,” katanya.
Kepala Bakesbangpol juga mengaku, salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah menetapkan hari pemungutan suara pada 27 November 2024 sebagai hari libur nasional. Dengan membuat hari tersebut sebagai hari libur, masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk pergi ke TPS dan memberikan suara mereka.
