BOJONEGORO – Pendopo Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro menjadi ruang temu antara perangkat desa dan pemerintah daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) 2026 dengan agenda memutakhirkan usulan pembangunan dari tiap desa se- Kecamatan Kanor. Kamis (5/2/2026).
Forum tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimca Kanor, Ketua DPRD Bojonegoro, Ketua Komisi C DPRD, Wakil Ketua Komisi B, perwakilan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Desa, BPD, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat.
Salah satu DPRD Bojonegoro yang hadir di Musrenbang yaitu Lasuri, SH, M.H dari Komisi B dalam forum tersebut menyampaikan bahwa kalau ada 3 prioritas usulan, strateginya jangan sama dalam mengusulkan usulan supaya dapat semua.
“3 usulan pembangunan prioritas kalau bisa satu usulan di pastikan BKD, kalau ketiganya BKD yang dua otomatis rontok karena terbentur oleh Perbup. Supaya tiga tigaya dapat harus dipastikan 1 BKD, dan yang dua diikut ke dinas masing-masing,” tuturnya.
Senada, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menegaskan bahwa satu usulan di antaranya khusus untuk Bantuan Keuangan Desa (BKD).
“Dalam usulan prioritas yang untuk BKD hanya boleh satu usulan, dan semua usulan harus berbentuk proposal,” ujarnya.
Penjelasan serupa disampaikan perwakilan DPMD. Mekanisme proposal menjadi syarat utama agar usulan dapat masuk tahap pembahasan berikutnya, sekaligus membedakan antara program BKD dan aspirasi lain seperti pokok pikiran (pokir) DPRD.
Hasil penyaringan sementara menunjukkan pola kebutuhan desa yang relatif seragam. Tiga prioritas utama yang diajukan desa-desa di Kecamatan Kanor adalah pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan sarana prasarana, dan sektor pertanian.
Musrenbangcam menjadi tahap awal sebelum usulan tersebut dibawa ke tingkat kabupaten. Pada tahap berikutnya, pemerintah daerah akan menimbang kemampuan anggaran dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah sebelum diputuskan masuk dalam program tahun berjalan.
