Bojonegoro ]MMCNEWS.ID ,-, Jitupasna (sosialisasi dan bimtek identifikasi kerusakan dan kaji kebutuhan pasca bencana) merupakan suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rabu (09/06/ 2021).
Kegiatan yang digelar di Hall Hotel Bonero Kalitidu, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. Bojonegoro laksanakan kegiatan sosialisasi serta Bimtek dalam upaya cara mengidentifikasi kerusakan serta kajian kebutuhan pasca bencana dapat ditindak lanjuti dengan cepat, tepat dan bermanfaat bagi para korban bencana. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 08 hingga hari ini 09 Juni 2021 diikuti oleh OPD terkait serta 28 Peserta dari masing-masing perwakilan Kecamatan Se-Kab. Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah hadir secara langsung memberikan bimbingan kepada peserta, Bupati ungkapkan bahwasanya kerusakan alam terjadi karena ada beberapa faktor, diantaranya karena faktor lingkungan, faktor manusia, teknokogi, ekonomi, penambangan, pembabatan hutan, termasuk pola masyarakat itu sendiri, sehingga kerusakan alam ini sudah terintegrasi dan hampir semua Negara di Dunia mengalami kerusakan alam maupun bencana.
Terlebih Negara Indonesia berada diantara pertemuan lempeng bumi, yang juga dikelilingi oleh gunung berapi (Ring of fire), sehingga potensi gempa dan gunung meletus kerap kali terjadi, sehingga upaya rekonstruksi/recovery pasca bencana menjadi pilar penting untuk pemulihan fisik maupun sosial masyarakatnya dengan menghitung kerugian menyeluruh secara akuntabel.
Bupati berharap bimtek ini bukan hanya sekedar teori, penyerapan anggaran, tapi sungguh-sungguh siaga terutama pada recovery konstruksi pasca bencana di Kab. Bojonegoro ungkapnya.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bojonegoro Ardian Orianto menambahkan, maksud dan tujuan kegiatan bimtek ini untuk menghitung kerusakan dan kerugian dari dampak bencana dengan tujuan mampu menghitung dampak bencana baik kerusakan maupun kerugian di sektor ekonomi, sektor sosial, sektor infrastruktur, sektor pemukiman, dan lintas sektor. Yang kedua menyiapkan secara dini kepada masyarakat dalam menghadapi bencana untuk mengurangi resiko bencana, serta membantu menangani awal terjadinya bencana bersama Pemerintah Desa dan masyarakat.
