Bojonegoro – Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Sosial Ekonomi KPM PKH dibuka Langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial ini berfokus pada Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) menuju Graduasi Mandiri.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada Senin, 10 November 2025 dan Selasa, 11 November 2025, dengan total peserta sekitar 150 orang.
Peserta terdiri dari 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, 28 Camat, 28 Kepala Desa, dan 209 Pendamping PKH. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Partnership lantai 4 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Narasumber yang dihadirkan meliputi perwakilan dari Direktorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos R), Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, Bapak Salman Bin Siregar.
Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi KPM PKH. Latar belakang utama kegiatan ini adalah untuk mendorong dan mengarahkan KPM PKH menjadi lebih produktif dan mandiri, sehingga mampu memutus ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Bupati Setyo Wahono, dalam sambutannya, menekankan pentingnya evaluasi dan sinkronisasi data kemiskinan dan PKH.
Ia menyoroti kenaikan jumlah KPM PKH dari 56.515 pada tahun 2024 menjadi 59.303 pada tahun 2025, yang dianggap sebagai data yang perlu dikaji.
Bupati menegaskan bahwa faktor utama yang perlu diubah adalah mindset atau cara berpikir penerima manfaat agar tidak bergantung pada bantuan.
“Tugasnya pendamping itu adalah Bagaimana KPM ini ditransformasi untuk menjadi mandiri. Mengubah yang kemarin menerima manfaat itu menjadi mandiri. Itu tugasnya pendamping,” ujar Bupati Wahono, Senin (10/11/2025).
Data per tahun 2025 menunjukkan jumlah KPM PKH sebanyak 55.028 yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Namun, jumlah KPM yang telah tergraduasi (mandiri) hingga saat ini baru tercatat sebanyak 214 KPM. Angka graduasi yang masih rendah ini menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan melalui kerjasama yang baik antara stakeholder terkait dan pendamping PKH.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengharapkan koordinasi dan konsolidasi ini dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi.
Kolaborasi multipihak ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan. (Munir/Prokopim)
