Jakarta|MMC, Jabar – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) melaporkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan monopoli proyek.
Pelaporan yang dilakukan elemen GEMPAR ke KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Ketua GEMPAR Putra Nur Pratama mengatakan, GEMPAR menduga, ada rekayasa dan pengkondisian dalam paket Konsultan Manajemen Proyek (KMP) di Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
“Indikasinya, selama lima tahun berturut-turut, paket kegiatan KMP tersebut hanya dimenangkan oleh satu perusahaan saja,” ungkap Putra kepada wartawan, Senin (17/10/2022).
“Betul, kita sudah melaporkan dugaan KKN dalam paket proyek KMP yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Menurut Putra, pihaknya sudah mengkaji terkait pelaksanaan proyek KMP di Dinas PUPR Kabupaten Bogor tersebut.
Ia menambahkan, selama lima tahun, proyek tersebut hanya dikuasai oleh satu pemenang saja.
“Yang menariknya, hanya ada pemenang tunggal setiap lelang. Dan harga penawarannya sangat kecil, kurang dari 1 persen. Sedangkan nilai proyeknya miliaran rupiah,” jelas Putra.
Dirinya berharap, KPK bisa menindaklanjuti laporan GEMPAR.
“Kalau memang masih membutuhkan tambahan data, kami siap untuk memberikannya,” jelasnya. (Iwan/Dery)
