BOJONEGORO – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi fondasi utama keberhasilan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi DTSEN dan Pilar-Pilar Sosial yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati, Rabu (21/1/2026).
Dalam paparannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis.
Setiap hari ada warga yang naik kelas kesejahteraan, namun ada pula yang turun kelas.
Karena itu, data sosial tidak bisa bersifat statis dan harus dimutakhirkan secara berkala.
“Saya temukan langsung di lapangan, ada orang tua siswa sekolah rakyat yang awalnya sangat tidak mampu. Enam bulan kemudian kondisinya berubah drastis, punya mobil dan rumahnya membaik. Setelah dicek, ternyata ada anaknya yang lain baru pulang dari luar negeri membawa penghasilan,” ungkap Gus Ipul.
Menurutnya, data bantuan sosial tidak mungkin 100 persen sempurna, namun dengan keterbukaan, transparansi, dan pelibatan masyarakat secara luas, akurasinya akan terus meningkat.
Gus Ipul menekankan bahwa kepala desa, RT/RW, operator desa, hingga bupati/wali kota memegang peran strategis dalam memastikan keakuratan data.
Pasalnya, data sosial sebelum dikirim ke pusat harus melalui proses verifikasi dan ditandatangani oleh kepala daerah.
“Kementerian Sosial tidak mungkin mengetahui detail kondisi warga sampai ke gang-gang desa. Kepala desa dan RT/RW lah yang paling tahu warganya,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh unsur desa untuk “berjihad data”, demi memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Gus Ipul mengingatkan bahwa seluruh kebijakan sosial berjenjang, mulai dari UUD, undang-undang, visi misi Presiden, hingga petunjuk teknis.
Presiden Prabowo Subianto, kata dia, secara tegas memberi mandat agar peningkatan kesejahteraan sosial dimulai dari data yang benar.
Mandat tersebut diwujudkan melalui tiga fokus utama Kementerian Sosial yaitu, pemutakhiran DTSEN secara berkelanjutan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Tidak hanya berhenti pada bantuan sosial, pemerintah kini menekankan pemberdayaan masyarakat agar keluarga penerima bantuan bisa mandiri dan “naik kelas”.
“Bansos itu sifatnya sementara. Yang utama adalah berdaya,” ujar Gus Ipul.
Dirinya juga menjelaskan bahwa pemerintah kini menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan dibentuknya Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
Setiap keluarga penerima bantuan akan dievaluasi setiap tahun untuk melihat sejauh mana peningkatan kesejahteraannya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menguraikan pembagian desil kesejahteraan berdasarkan data BPS. Desil 1,10 persen penduduk paling miskin, Desil 2 hingga 4, kelompok rentan dan miskin yang masih berhak menerima bantuan.
Kepala desa dan pendamping sosial diminta aktif mengidentifikasi 10 persen warga termiskin di desanya, lalu berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial.
“Kalau datanya beres, maka bantuan pasti tepat sasaran,” ujarnya.
Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur formal RT/RW, musyawarah desa/kelurahan, Dinsos, dan BPS.
Jalur partisipasi, masyarakat bisa mengusulkan atau menyanggah penerima bansos melalui mekanisme usul-sanggah, aplikasi, call center, atau operator desa
Langkah ini untuk menghindari kecemburuan sosial dan memastikan proses berjalan transparan.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengembangkan digitalisasi bansos, di mana keputusan penerima bantuan akan ditentukan oleh sistem aplikasi berbasis data, bukan subjektivitas manusia.
Uji coba di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil signifikan yaitu kesalahan sasaran turun dari 70 persen menjadi 28 persen, target nasional ke depan ditekan hingga di bawah 10 persen.
Ke depan, subsidi seperti elpiji 3 kg juga akan diarahkan hanya untuk warga di desil 1 hingga 4.
Menutup kegiatan, Gus Ipul mengajak seluruh kepala desa se Kabupaten Bojonegoro dan pendamping sosial untuk berdiri bersama sebagai simbol komitmen kolektif memperbaiki data sosial, dimulai dari Kabupaten Bojonegoro.
