Publhiser : Bambang Sudiono,S.E.
Reporter : Munir
BOJONEGORO-Transbojonegoro_Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro komisi B menggelar rapat Pansus II di Ruang Rapat Komisi B dengan Bapenda, Rabu (20/03/2024).
Rapat membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pimpin oleh Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Lasuri didampingi Sutikno dan Sigit Kushariyanto.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro M. Ibnu Soeyoeti selaku kordinator Pendapatan Asli Daerah memaparkan beberapa capaian pendapatan asli daerah di tahun 2023.
“Terkait dengan sistem penganggaran, ketika menyusun APBD lalu membuat surat kepada seluruh OPD penghasil, kemudian kita himpun dan mengadakan rapat dengan OPD penghasil, selanjutnya hasil rapat kita keluarkan nota dinas,” jelasnya.
Sementara, Lasuri pimpinan rapat menegaskan, Bapenda jangan memberi target ke OPD terlalu tinggi, ia meminta penjelasan yang membebankan target itu dari Bapenda apa dari masing-masing OPD penghasil.
“Kalau dari OPD penghasil kok mbresetnya jauh, tapi kalau dari Bapenda ya wajar saja tidak memenuhi targetnya,” tegasnya.
Ia melanjutkan, terget estimasi APBD tahun 2023 seperti di rumah sakit Kepohbaru yang notabene masih baru sampai Rp 30 miliar dalam satu tahun, faktanya hanya dapat Rp 5 miliar, menurutnya itu terlalu ambisius.
“Saya tidak habis fikir, masak orang sakit di Kepohbaru kok banyak sekali,” ucapnya.
Kemudian, Sigit Kushariyanto anggota komisi B lainnya menyarankan, karena Bapenda sebagai kordinator OPD penghasil tentu ini harus seirama dan serasi, ia bercerita, ketika Komisi B rapat dengan OPD penghasil pihaknya menemukan bahwa Kepala Bapenda yang menargetkan PAD. Ini menjadi evaluasi, PAD jangan menjadi yang luar biasa dan jangan setiap tahun menarget.
“Sehingga ketika memasang PAD sudah ada kesesuaian, harus realistis,” ungkapnya.
Selanjutnya, Sutikno juga menyampaikan masukan, pada dasarnya Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Komisi B tidak masalah Bapenda menarget tinggi di semua OPD, tetapi jangan dalam realita tidak sesuai berdasarkan kemampuan.
“Kami harapkan khususnya di Bapenda dan OPD penghasil ini saling sinergi, sehingga tahu berapa kekuatan di tiap OPD bisa melakukan capaian PAD pada Pemerintah Daerah, jangan sampai capaiannya tinggi tapi tidak bisa memenuhi,” katanya
