Bogor|MMC, Jabar – Sikap terang-terangan yang dilakukan oknum pendamping atau koordinator PKH Kecamatan Jasinga Ade Rifki jauh dari koridor tugas dan fungsinya.
Seyogyanya pendamping atau koordinator program keluarga harapan (PKH) bisa menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan kaidah kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Menurut informasi yang beredar luas di jagat raya Kecamatan Jasinga, selain sabotase kartu keluarga sejahtera (KKS) program bantuan pangan non tunai (BPNT) oknum pendamping tersebut diduga terlibat melakukan penyaluran sembako.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Jasinga Cepi Saepuloh.
“Jadi saya mengetahui, waktu itu Pak Dedi datang ke rumah, bahwa di rumah Pak Ade ada pembagian sembako, saya bingung, satu tidak koordinasi ke desa juga, ke saya juga, mungkin itu saja,” ungkap Cepi saat diwawancarai tim Media Center Jasinga di kantor Kecamatan Jasinga, Rabu (05/10/2022).
“Informasi kata pak Dedi terjadi, kurang tau, pokonya pak Ade aja nyalur,” ungkapnya.
Atas kejadian tersebut, Cepi berjanji akan lebih solid untuk koordinasi.
“Kami akan lebih solid untuk koordinasi. Misal ketika ada permasalahan di desa atau di keluarga penerima manfaat, nanti bilamana ada mengadu ke Pak Ade, Pak Ade langsung akan mengadu ke Tikor desa, begitu juga ada kendala di agen,” katanya.
Cepi mengatakan, Pak Ade juga akan langsung ke desa dan lebih meningkatkan lagi ke KPM terutama dari segi produk, jadi ngawal bareng-bareng.
Disingung tindakan apa yang akan dilakukan TKSK Kecamatan Jasinga, Cepi enggan berkomentar.
“Saya hanya musyawarah dengan desa, untuk masalah pelaporan Dinas sosial ada di tim koordinasi (Tikor) Kecamatan,” ucapnya.
Sementara tim koordinasi (Tikor) Kecamatan Jasinga Ipah Latifah ikut geram apa yang dilakukan oknum pendamping PKH Kecamatan.
“Kejadian seperti ini sangat kami sayangkan ya, dengan kejadian seperti ini sebenarnya tidak ada hak ataupun kewajiban dari koordinator PKH untuk sabotase seperti ini,” tegas Ipah Latifah yang menjabat kasi pemberdayaan masyarakat.
“Tidak boleh, dikumpulkan di seseorang pun tidak boleh, apalagi beliau adalah pendamping,” tegasnya.
Ipah menjelaskan, nanti kita akan usahakan memanggil semua koordinator dan pendamping PKH di setiap desa agar kejadian ini tidak terulang kembali.
Selain itu, sikap oknum pendamping PKH Kecamatan Jasinga telah dilaporkan.
“Pada hari Minggu pun saya sudah laporan by Wa ya, ke Pak Endih, sudah saya laporkan langsung tetapi tidak ada tanggapan dari beliau. Ternyata, beliau sedang sakit, itu informasi yang saya dapat,” terang Ipah.
Ipah menegaskan, karena sebetulnya penyaluran Bansos ini harunya di agen yang ditunjuk penyaluran Bansos, tidak semua agen bisa menyalurkan seperti itu.
“Yang jelas kami akan melaporkan secara tertulis kepada dinas sosial,” terangnya.
Dirinya berharap, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.
“Terutama untuk para pendamping saya mohon kedepannya hal ini tidak terjadi lagi, karena sudah sejak lama saya sampaikan ke KPM bahwa tidak boleh ada pengalihan pemegangan kartu,” harapnya.
