Transbojonegoro – Dalam rangka menindaklanjuti keluhan para petani di wilayah Kecamatan Sumberrejo terkait mahalnya dan sulitnya pupuk saat masa tanam, DKPP Bojonegoro, Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Bojonegoro, KODIM 0813 Bojonegoro, dan Distributor CV. Luas Nusa melakukan kunjungan ke Gudang Penyangga 2 Pupuk Sumberrejo. Kamis (24/04/2025).
Dalam kunjungan tersebut, mereka bertemu dengan Kepala Gudang, Anwar. Menurut Anwar, stok pupuk di Gudang 2 Sumberrejo sangat mencukupi dengan jumlah stok 3.763,508 Ton.
“Stok pupuk tersebut terdiri dari pupuk urea sebanyak 1.698,568 ton, NPK sebanyak 2.034,02 ton, dan petroganik sebanyak 30,920 ton,” Jelasnya.
Plt Kepala DKPP Bojonegoro, Zainal Fanani, juga menegaskan bahwa kelangkaan pupuk di Bojonegoro tidak benar. Menurut data yang dimiliki, alokasi pupuk 2025 dengan penyerapan pupuk MT 1 masih sekitar 16,8%.
“Hasil sidak di Gudang Penyangga 1 Pupuk Petrokimia Baureno masih ada stok 3.763,508 ton, yang berarti masih sangat aman,” Paparnya.
Selain itu Zainal juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang maupun media sosial yang menyebarkan berita bohong / hoax serta tidak mempunyai dasar.
“Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait ketersediaan pupuk di wilayah Sumberrejo dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Dengan demikian, diharapkan para petani dapat memperoleh pupuk dengan lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau,” Tutur Plt Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro.
Perlu diingat bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi menurut keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 734/KPTS/SR.30/M/09/2022 yaitu Pupuk Urea per kg: Rp. 2.250, Pupuk NPK Phonska per kg: Rp. 2.300, Pupuk NPK untuk Kakao per kg: Rp. 3.300.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung sektor pertanian dan memastikan ketersediaan pupuk yang memadai bagi para petani.
Sementara itu, salah kios pupuk di Desa Ngampal Sungkowo menyampaikan bahwa penyerapan sudah dilakukan oleh petani dan penyerapan sudah 100 persen di wilayah Ngampal, “Sudah 100 persen penyerapannya dan sudah terpenuhi,” Ujarnya.
Penyaluran lewat surat kuasa kelompok, dan jika ada selisih HET sekitar Rp15 ribu adalah kelompok tani yang paham, namun hal itu biasanya digunakan untuk biaya transpot dari kios ke kelompok, karena ada operasional untuk ongkos angkut atau langsir, dan juga untuk akomodasi di rumah yang ditempati dan kas anggota kelompok tani yang digunakan untuk keperluan foto copy, konsumsi dan lainnya.
“Sehingga jika ada kabar informasi terkait adanya kelangkaan pupuk di Ngampal dan Sendang agung adalah hoax karena semua pupuk sudah tersalurkan 100 persen.**(red).
